Skip to main content
slogan

Selamat datang di website Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Pupuk Indonesia (LSP IPI). Maju Bersama LSP IPI Menuju Indonesia Kompeten

LSP-IPI

Kesiapan LSP IPI Mendukung Kesepakatan 5 (Lima) Menteri Tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi

Agus SubektiOleh : Dr. Ir. Agus Subekti MSi, *) 

Pemerintah memandang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia perlu dilakukan karena pada saat ini terjadi ketidaksepadanan (mismatch) antara supply  lulusan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan dengan demand  (kebutuhan) pasar kerja/industri. Mismatch ini terjadi karena tidak ada komunikasi antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang akan dihasilkan oleh lembaga Diklat. Untuk mengatasinya, diperlukan perubahan orientasi sisi suplai dari “Supply Oriented” menjadi “Demand Oriented. Sistem pendidikan yang berorientasi demand oriented” salah satunya adalah pendidikan berbasis kompetensi.

Kondisi tersebut menjadi latar belakang dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Program revitalisasi SMK industri berbasis kompetensi yang ‘link and match' dengan industri. Instruksi Presiden tersebut menugaskan 12 (dua belas) Kementerian termasuk di dalamnya adalah Kementerian BUMN dan Kementerian Perindustrian, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan 34 Gubernur Provinsi untuk melaksanakan program tersebut.

Tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) lima menteri, yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Menteri Tenaga Keria (Menaker) Hanif Dakhiri, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Nota kesepahaman tersebut adalah komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kementerian terkait untuk mendorong dan memfasilitasi terwujudnya link and match pendidikan dengan industri.

Menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) itu PT Petrokimia Gresik (PG) bekerjasama dengan 7 SMK di Jawa Timur siap berkarya dalam persaingan global dan siap bersaing bekerja di industri. Dalam program kerjasama tersebut, PT Petrokimia Gresik memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

  1. Menyediakan informasi profil kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khususnya di Industri Pupuk.
  2. Memberikan masukan dalam penyusunan SKKNI dan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi;
  3. Memfasilitasi praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri bagi siswa dan guru;
  4. Menyediakan tenaga instruktur dari industri sebagai pembimbing dalam praktek kerja lapangan dan/atau pemagangan industri sesuai dengan SDM yang tersedia;
  5. Mengeluarkan sertifikat telah mengikuti praktek kerja pemagangan industri; serta melalui LSP Industri Pupuk Indonesia (LSP-IPI) melakukan Sertifikasi Uji Kompetensi
  6. Menyediakan fasilitas workshop atau training center industri sebagai teaching factory bagi SMK
  7. Memfasilitasi       Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk pelaksanaan uji kompetensi bagi siswa.

Kesiapan LSP IPI

LSP IPI merupakan LSP Pihak 3 yang dibentuk oleh asosiasi industri untuk mensertifikasi seluruh masyarakat Indonesia. Kesiapan LSP IPI di dalam menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) dengan lima menteri secara umum adalah sebagai berikut:

  • LSP IPI dapat memberikan jaminan sistim sertifikasi yang kredibel dan traceable dan di audit langsung oleh BNSP
  • LSP IPI melalui BNSP dapat membantu di dalam mengembangkan dan memelihara kompetensi dalam rangka penyiapan tenaga kerja Indonesia (pendidikan & pengalaman) yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global.
  • LSP IPI melalui BNSP dapat memfasilitasi kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (mutual recognition) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Adapun hal – hal khusus yang dapat menunjukkan kesiapan LSP IPI di dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 09 tahun 2016, adalah sebagai berikut:

  1. Peta Kompetensi Industri Pupuk
    LSP IPI memiliki informasi profil kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan sektor industri pupuk berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Peta Kompetensi ini telah disusun oleh LSP IPI meliputi bidang – bidang Operasi, Laboratorium, Pengendalian Proses, K3, Instrumen, Pemeliharaan Mekanik, Inspeksi Teknik dan Reliability, Perbengkelan, Kelistrikan, Pelabuhan, Pemasaran, Penjualan, Distribusi, Logistik. Peta Kompetensi ini dapat membantu SMK di dalam melakukan inventarisir kebutuhan kompetensi khususnya di industri pupuk
     
  2. Ketersediaan Standar Kompetensi
    LSP IPI telah memiliki rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebanyak 439 unit yang akan ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Standar Kompetensi ini berlaku nasional, sehingga pemanfaatan standar kompetensi ini bisa digunakan masyarakat Indonesia untuk kepentingan pengembangan kurikulum pendidikan khususnya kejuruan, modul – modul pelatihan kompetensi dan pembuatan skema sertifikasi.
     
  3. Pembuatan Skema Sertifikasi 
    LSP IPI sebagai LSP Pihak ke 3 memiliki 80 skema yang dapat disertifikasi ke seluruh masyarakat Indonesia, bahkan untuk tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Sebagai LSP Pihak ke 3 LSP IPI dapat membantu SMK di dalam melakukan penyusunan skema sertifikasi khusus untuk level kebutuhan skema sertifikasi SMK yang link and match dengan industri serta mendaftarkan skema – skema tersebut ke BNSP

  4. Sertifikasi Kompetensi
    LSP IPI telah mensertifikasi 1676 karyawan PT Pupuk Indonesia dan Anggota Holdingsampai dengan 1 Mei 2017. Sebanyak 1676 karyawan kompeten yang tersebar di PI Grup, di berbagai bidang keahlian telah diakui kompetensinya pada bidang-bidang Operasi, Pemeliharaan Mekanik, Laboratorium, Pengendalian Proses, K3, Reliability, Inspeksi Teknik dan Instrumen. Karyawan-karyawan kompeten tersebut dapat dilibatkan dalam proses pembimbingan dan pemagangan kerja siswa SMK.
     
  5. Ketersediaan Tempat Uji Kompetensi (TUK)
    LSP IPI memiliki TUK yang tersebar 5 Provinsi, Jawa Barat (TUK PT Pupuk Kujang Cikampek), Kalimantan Timur (TUK PT Pupuk Kaltim), Jawa Timur (TUK PT Petrokimia Gresik), Aceh (TUK PT Pupuk Iskandar Muda), Sumatera Selatan (TUK PT Pupuk Sriwidjaja) disetiap TUK teridentifikasi kebutuhan dan ketersediaan peralatan uji kompetensi di setiap skema yang dimiliki oleh LSP IPI. Bahkan skema sertifikasi yang dikembangkan bersama dengan dunia pendidikan dapat diujikan di seluruh TUK yang dimiliki oleh LSP IPI, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan sertifikasi SMK di seluruh Indonesia.
     
  6. Ketersediaan Asesor Kompetensi
    LSP IPI memiliki 400 tenaga ahli sebagai asesor kompetensi dan dapat menjadi narasumber dalam Penyelarasan kurikulum dan Silabus SMK serta penyusunan skema sertifikasi yang link and match antara dunia industri dan dunia pendidikan.

Semoga dengan kesiapan LSP IPI dan keterlibatan semua pihak, kerjasama yang menyeluruh ini dapat menjadi langkah konkrit mewujudkan link and match antara industri dengan SMK sehingga Indonesia akan memiliki banyak tenaga terampil, berdaya saing dan memiliki produktifitas kerja. Pada akhirnya investasi yang dikeluarkan oleh industri untuk ikut serta dalam pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi akan memberikan manfaat kembali bagi industri melalui tersedianya tenaga-tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja, sehingga dapat mengurangi biaya dan resiko produksi, disamping meningkatkan daya saing industri.

 

*) Penulis adalah Ketua LSP IPI dan SVP SDM Pupuk Indonesia